Image captions

Dalam rangka mendapatkan masukan guna penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, telah dilaksanakan video conference di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya Gubernur Kalbar (Sutarmidji) menyoroti masalah ketersediaan data yang harus benar-benar valid.

“Yang paling penting itu yang pertama ialah memperbaiki data, jadi kalau Pak Presiden selama ini bilang Satu data-satu data, itu memang benar. Kelemahan kita setiap perencaan adalah data, data yang tidak benar akan menghasilkan perencanaan yang tidak bisa diimplementasikan dengan baik”, Ungkap orang nomor satu Kalbar tersebut.

Sutarmidji (sapaan akrabnya) juga memberi contoh masalah data jalan mantap yang ada di kalbar yang mana datanya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan dan menegaskan agar penyajian data bukan sekedar data yang dibuat-buat.

“Kita beri contoh saja,ketika menyusun rencana kerja, saya dengan pak Wagub (Ria Norsan) itu disajikan Data jalan dalam kondisi mantap itu 86 % lebih, setelah kita cek kembali ternyata hanya 49 % (jalan provinsi kondisi mantap), itu jaraknya begitu besar. Jadi kita perlu ambil langkah-langkah, dan sampai akhir APBD 2021, perkiraan capaiannya itu sekitar 68 sampai 70 %, sehingga di akhir masa jabatan saya dan pak wakil insyaallah bisa mencapai 85 % jalan kondisi mantap dan benar-benar mantap, bukan hanya sekedar data yang dibuat-buat.” tegasnya.

Beliau juga menyoroti tentang perencanaan yang bersamaan dengan eksekusi fisik.

“Di sisi lain perencaan juga kadang bersamaan dengan eksekusi fisik, ini juga menjadi masalah, seharusnya perencanaan satu tahun sebelumnya, sehingga tahun berikutnya baru implementasi fisik”. Ungkapnya, selain dari itu, RS. Soedarso yang sebelumnya hanya memliki satu ruang operasi, beliau menegaskan bahwa mudah-mudahan ruang operasi lainnya tahun ini sudah dapat digunakan dengan dibangunnya gedung baru.

“Rumah sakit rujukan Nasional itu ada 5 termasuk kita (Kalbar), tapi kondisi seperti itu, maka untuk meningkatkan image masyarakat kepada rumah sakit pemerintah, kita harus bangun gedung yang bagus. RS Soedarso kalaw ada yang ingin operasi harus menunggu tiga bulan, karena ruangan operasinnya hanya satu, nah sekarang itu kata bangun dan mudah-mudahan tahun ini selesai dan nanti akan ada 12 ruang operasi yang standar”. Tegas mantan Walikota Pontianak tersebut.

Di akhir acara juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tahun 2022 oleh Gubernur Kalimantan Barat bersama seluruh Bupati/Walikota di Kalimantan Barat.